"Kita tidak mengatakan menolak, kita serahkan kepada pemerintahan
yang akan datang. Tapi kami cuma mengingatkan kenapa tidak menerapkankan
buku putih milik PDI-P saat menolak kenaikan BBM pada pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono?" kata Nurhayati, di Jakarta, Kamis
(28/8/2014).
Ketua Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, PDIP selalu menyatakan
kenaikan harga BBM saat SBY memerintah tidak perlu dilakukan.
"Nah, alternatif-alternatif sebagaimana yang ada dalam buku putih
itu sebaiknya dilaksanakan saja oleh PDIP supaya tidak merugikan rakyat.
Kami tidak menolak, tapi kami hanya mengingatkan saja," kata Nurhayati.
Nurhayati menyinggung sikap PDIP yang selalu menentang ketika pemerintahan SBY berencana menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Demo di mana-mana, siapa yang memimpin, kita tahulah. Sekarang
kembalikan saja, rakyat sudah menaruh kepercayaan pada PDIP karena yakin
PDIP tidak akan menaikkan BBM karena punya alternatif. Silahkan
dijalankan karena sudah dapat mandat dari rakyat," pungkas Nurhayati.
Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sohibul Iman.
"Kita sejalan dengan PDIP yang menolak kenaikan harga BBM. Kita
juga ingatkan PDIP akan buku putih yang mereka terbitkan," ungkap
Sohibul.
Fraksi PDIP sempat menerbitkan buku yang berjudul berjudul
"??Argumentasi PDI Perjuangan Menolak Kenaikan Harga BBM". Buku ini
dibagikan kepada seluruh anggota fraksi DPR, wartawan dan juga
pengunjung ketika rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan,
Jakarta, Jumat (30/3/2012).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani saat itu mengatakan,
pembagian buku gratis ini sebagai bentuk konsistensi PDIP memperjuangkan
hak-hak rakyat.
"Buku ini ibarat buku panduan bagi anggota fraksi maupun struktur partai dari tingkat pusat dan daerah," kata Puan seperti dikutip Kontan.co.id.
"Buku ini ibarat buku panduan bagi anggota fraksi maupun struktur partai dari tingkat pusat dan daerah," kata Puan seperti dikutip Kontan.co.id.
Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo mengaku siap
menaikkan harga BBM bersubsidi nantinya meskipun kebijakan tersebut
dianggap tidak populer oleh masyarakat. Bagi Jokowi, yang terpenting,
kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan
anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
BBM naik Q ya ra popo,
Mendingan GOES
Badan sehat Polusi Berkurang
HAHA,,,,
No comments:
Post a Comment